KlikKarawang - Hingga saat ini masih banyak kendaraan perusahaan menggunakan plat nomor kendaraan luar Karawang. Padahal, anggaran sosialisasi balik nama kendaraan perusahaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang mencapai angka fantastis, mencapai Rp1,5 miliar.
Tingginya anggaran sosialisasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemkab Karawang tahun 2018 itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Informasi yang dihimpun, dari alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar tersebut, yang terserap mencapai Rp1,3 miliar dan sisanya masuk Silpa atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
Bahkan, Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari sempat ditanyakan oleh BPK terkait dengan anggaran itu. Termasuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang Suroto, dikabarkan sempat dipanggil BPK mengenai hal tersebut.
Sebelumnya Jimmy, sapaan akrab Wabup Karawang, menyebutkan hal yang wajar ketika BPK melakukan kroscek kepada dirinya untuk menanyakan hal tersebut.
"Kalau BPK nanya ya wajar saja, karena BPK menerima laporan bahwa uang ini untuk honor ini dan itu. Tapi urusan pengelola uang Rp1,5 miliar, dalam hal ini pengelolanya, Pak Suroto dan stafnya di Disnaker Karawang,” kata Jimmy.
Menurut dia, sebenarnya penganggaran sosialisasi balik nama kendaraan perusahaan itu bagus. Output-nya, Karawang bisa menambah PAD dari pajak kendaraan jika kendaraan perusahaan balik nama ke nomor kendaraan Karawang.
Tapi dari pantauan, meski pada tahun lalu Disnakertrans Karawang menghabiskan Rp1,3 miliar untuk sosialisasi balik nama kendaraan perusahaan, saat ini masih banyak kendaraan perusahaan yang menggunakan plat nomor kendaraan luar Karawang seperti berplat nomor Jakarta atau Bekasi (B) dan plat nomor Bogor dan sekitarnya (F).
Bahkan ada juga kendaraan perusahaan yang menggunakan plat nomor kendaraan wilayah Jawa Tengah. Kendaraan perusahaan yang berplat luar Karawang itu tidak hanya bus, kendaraan perusahaan jenis minibus juga cukup banyak yang plat luar Karawang. (yan)