Bupati Karawang Lantik Kepala Desa "Bermasalah"?

Bupati Karawang Lantik Kepala Desa "Bermasalah"?

Jumat, 14 Desember 2018


KlikKarawang -  Pemkab Karawang melantik 67 calon kepala desa terpilih di aula Husni Hamid Pemkab Karawang pada Jumat (14/12/2018).

Pemkab Karawang "bermain api" terkait pelantikan 67 kepala desa. Betapa tidak, pada awalnya, pemkab menyampaikan tidak akan melantik sejumlah kepala desa (kades) "bermasalah", karena dalam pelaksanaan Pilkades diduga diwarnai kecurangan-kecurangan.  

Agenda pelantikannya juga berubah, yang awalnya dalam undangan diagendakan pukul 14.00 WIB, dimajukan menjadi pukul 8.00 WIB. 

Pemberitahuan perubahan jam pelantikan itu pun disebar secara terbatas pada Kamis (13/12) malam.

Perubahan jadwal pelantikan para kades itu dimajukan karen Pemkab Karawang menghindari kemungkinan bentrok dengan aksi unjuk rasa susulan dari kalangan yang tidak puas atas hasil Pilkades.

Setelah resmi menjadi kades, Bupati Cellica Nurrachadiana meminta mereka untuk segera fokus bekerja, dan kembali menyatukan kebersamaan di setiap desanya. 

Para kades juga diminta tetap hati-hati dalam mengelola APBDes, terutama yang bersumber dari Alokasi Dana Desa serta Bantuan Keuangan Desa.

Terkait adanya ketidakpuasan di antara warga 8 desa terhadap hasil Pilkades 2018, bupati menyarankan agar menempuh jalur hukum. 

Sementara itu, mantan Ketua Apdesi Karawang Yusuf Nurwenda menyatakan, dengan dilantiknya seluruh kades, pemkab telah bermain api dalam mengambil kebijakan.

"Kebijakan pemkab itu tidak bijak, karena seakan-akan memunculkan untuk terjadi konflik di desa yang menuai kekisruhan akibat Pilkades. Kebijakan itu seakan-akan meminta warga untuk bentrok," ujarnya.

Seperti yang terjadi di Desa Curug, itu jelas kecurangan, karena ada penghitungan ulang untuk suara yang tidak sah. Ironinya, hasil hitung ulang tersebut mengubah pemenang Pilkades. 

Ironisnya lagi, kekisruhan Pilkades yang terjadi selama ini sebelum dilaksanakan Pilkades, tidak tersampaikan kepada bupati. Artinya, bupati mendapat laporan palsu dari anak buahnya terkait dengan Pilkades.