KlikKarawang - Masih banyaknya kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Karawang yang menunggak pajak kendaraan bermotor membuat anggota DPRD Kabupaten Karawang Natala Sumedha merasa prihatin. Dirinya prihatin karena dengan banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak tersebut bukan contoh yang baik bagi masyarakat.
"Membayar pajak itu kewajiban dan harus dibayar," kata seorang anggota DPRD Karawang Natala Sumedha.
Seharusnya Pemkab Karawang patuh membayar pajak untuk mencontohkan hal yang baik kepada masyarakat. Jika pemkab menunggak, itu sama saja mencontohkan hal yang tidak baik.
Menurut dia, setiap tahun dialokasikan anggaran untuk perawatan kendaraan dinas. Anggarannya cukup tinggi hingga mencapai puluhan juta per organisasi perangkat daerah.
"Jadi tidak mungkin kalau pemkab tidak ada anggaran pembayaran pajak kendaraan bermotor," kata Natala.
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat sebelumnya menyatakan sekitar 30 persen kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Karawang menunggak pajak.
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Karawang, Bapenda) Jabar Neng Ida Hamidah sebelumnya menyebutkan, sesuai dengan catatannya, dari ratusan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Karawang, sekitar 70 persen tidak menunggak pajak.
Sisanya sekitar 30 persen kendaraan dinas masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Umumnya, kendaraan dinas yang menunggak pajak adalah sepeda motor.